PENGELOLA YANG “NAKAL” DAPAT MERUSAK CITRA PENDIDIKAN KESETARAAN

Oleh : A. A. Ngurah Sumantri

Membaca berita koran “Denpost” terbitan hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 tentang ketatnya persyaratan untuk mengikuti Ujuan Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket C saya pribadi sangat setuju. Bukankah pada saat ini Kelompok Belajar Paket A, Paket B, dan Paket C sudah diakui keberadaannya oleh masyarakat dan semakin diperhatikan Pemerintah? Bahkan semakin dimati oleh masyaraat? Masyarakat yang tidak terlayani pada Pendidikan Formal sudah menjadikan Pendidikan Non Formal cq Pendidikan Kesetaraan sebagai pilihannya? Bahkan mereka sudah tidak merasa malu dan gengsi lagi belajar di Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Tentu semua ini berkat perjuangan yang tidak mengenal lelah dari pada para insan yang berkecimpung di Pendidikan Non Formal dan In Formal. Keberadaannya juga semakin mantap dengan adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Jebolan Pendidikan Kesetaraan ini dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi baik Non Formal bahkan Formal. Misalnya Paket A melanjutkan ke Paket B bahkan juga SMP baik Negeri maupun Swasta. Paket B selain ke Paket C juga ke SMA Negeri atau Swasta. Demikian halnya Paket C dapat melanjutkan ke perguruan tinggi Negeri maupun swasta. Bahkan demi pencitraan istilah “Kejar ” pun diganti menjadi Pendidikan Kesetaraan. Misalnya Pendidikan Kesetaraan Paket A, Kesetaraan Paket B, dan Kesetaraan Paket C. Kondisi Pendidikan Kesetaraan seperti yang saya sebutkan diatas tersebut selayaknya kita para insan PNF ini syukuri. Untuk itu sudah sepatutnya kita jaga, kita pelihara, bahkan kita tingkatkan kualitasnya sehingga masyarakat semakin percaya dengan Pendidikan Kesetaraan ini. Dengan demikian maka citra Pendidikan Kesetaraan ini semakin baik dimata msyarakat Indonesia. Pada masa kini pencitraan ini juga merupakan faktor yang tidak dapat diabakian untuk meraih simpati publik. Akan tetapi dalam kenyataan dan prakteknya ternyata masih ada beberapa institusi PNF yang “nakal” dan ceroboh dalam mengelola manajemen pendidikannya. Masih ada segelintir oknum pengelola Pendidikan Kesetaraan ini yang lebih memprioritaskan uang dari pada kualitas produk pendidikannya. “Ada Uang Semuanya Beres!” . Atau istilah jadulnya, “Semua Bisa Diatur!” begitu kira-kira kalau di bahasakan. Apa yang saya sampaikan dan tulis ini bukan berdasarkan dugaan dan prasangka yang buruk, tapi beberapa pengalaman yang kebetulan saya alami mengindikasikan adanya praktek-praktek “nakal” dari beberapa oknum pengelola Pendidikan Kesetaraan ini. Pada tahun 2009 saya pernah diikutsertakan sebagai petugas pengawas UNPK periode I. Selain saya dari UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar juga beberapa teman Pamong Belajar yang notabene adalah juga Tutor Pendidikan Kesetaraan ikut menjaga dan bertugas mengawasi UNPK ini. Dalam setiap ruang dijaga oleh dua orang penjaga atau pengawas ujian. Dan kami dari UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar tugasnya diacak artinya dalam satu ruangan tidak dengan teman sekerja, tetapi dengan Tutor lain dari PKBM. Waktu itu saya bertugas dengan seorang Tutor yang bertugas di salah satu PKBM di Kota Denpasar. Saya tidak perlu sebutkan nama beliau dan PKBM tempat beliau mengajar. Kebetulan beliau adalah seorang Tutor yang mengajar mata pelajaran Geografi. Saya katakan kebetulan karena saya juga Tutor Geografi di Paket C kelas X UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar. Sehingga dalam berkomunikasi kami sangat nyambung. Setelah diawali dengan perkenalan dan basa-basi, seiring dengan berjalannya waktu sampailan kami pada pembicaraan tentang mata pelajaran yang kami ajari. Sampai dalam pembicaraan tentang mata pelajaran yang kami ajarakan ini lancar-lancar saja. Barulah saya menjadi kaget ketika pembicaraan kami memasuki ranah proses belajar mengajarnya. Yang membuat saya kaget tiada lain karena di PKBM tempat beliau mengajar ternyata Paket C Kelas X, XI, dan XII digabung dalam satu ruangan. “Lho kok bisa? Lalu bagimana cara Ibu mengajar mereka?” tanya saya tidak habis pikir. Apa ada satu sistem atau metode mengajar model mutakhir sehingga dapat mengajar dalam satu kelas untuk tingkatan kelas yang berbeda? Bisik saya dalam hati. Ibu Tutor tersebut hanya senyum-senyum saja. “Yah saya tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ini keputusan yang diambil oleh pengelola kami” katanya dengan senyuman yang menunjukkan ketidak berdayaan. “ia sih Bu tapi dalam hal ini kan pengelola tidak boleh intervensi terlalu jauh dalan hal proses belajar mengajar ” kata saya. “Ah sudalah Bu, kalau ini keputusan pengelolanya, ia yang kelak bertanggung jwab kalau terjadi apa-apa” kata saya menghibur beliau. “Alasannya ya karena tahun ini sangat sedikit memperoleh peserta didik disetiap kelasnya” kata beliau. O begitu, tapi kan itu bukan alasan yang menjadi pembenar untuk melaksanakan “model” pembelajaran yang “nyeleneh” ini. Masih di UNPK 2009 ini, pada kesempatan berikutnya, saya pun kembali menjumpai keanehan lain. Kali ini dari seorang peserta didik yang ikut serta dalam UNPK ini. Saya pun tidak akan menyebutkan namanya, lagian saya sudah lupa karena kejadiannya sudah beberapa tahun yang silam. Saat jam istirahat setelah beberapa mata pelajaran yang diujikan selesai, saya sempat berbincang-bincang dengan salah seorang peserta perempuan dari sebuah PKBM. Menurut pengakuannya, ia berasal dari sebuah daerah di ujung paling timur dari Propinsi Jawa Timur. Ia merantau ke Bali dan bekerja disebuah Artshop di daerah celuk Gianyar. Menurut penuturannya, ia hanya tamatan SMP di Kotanya. Setelah bercerita panjang lebar, sampailah ceritanya tentang keikutsertaannya menempuh UNPK ini. Ketika saya bertanya tentang bagaimana proses belajar mengajar di PKBM tempat ia belajar, peserta didik ini malah “clingak-clinguk” seperti orang bego. “Belajar?” tanyanya heran. “Ya. Seperti pelajar SMA kan belajar di kelas” kata saya. Ia geleng-geleng sambil mengerutkan keningnya. “Lho adik ini kan tadi bilang cuman tamatan SMP di tempat asalnya di Jawa Timur sana. Lalu ngelamar ikut belajar di PKBM.... ini. Pastilah masuk dan belajarnya dari kelas X paket C dong” jelas saya agar ia mengerti. Ia mengerutkan kening dan menunjukkan ketidakmengertian maksud saya. Pelan-pelan saya jelaskan lagi. Jawaban yang saya terima kemudian mebuat saya terkejut dan heran. “Saya ga pernah belajar kok Pak. Saya datang ke tempat belajar ini (maksudnya PKBM) dan ditanya mau ikut ujian tahun ini? Kalau mau ikut ujian kamu harus membayar......” katanya sambil menyebutkan suatu jumlah uang yang membikin saya kaget setengah mati karena nilainya jutaan rupiah ! “Lho kok mahal buanget?” Pancing saya semakin penasaran. “Ya Pak. Katanya karena surat-surat saya ga lengkap. Saya ga punya raport kelas satu (maksudnya kelas X) paket C, juga raport kelas dua dan kelas tiga. Gurunya (maksudnya pengelola) bilang akan dibuatin raportnya. Juga kelengakapan lain seperti absen setiap belajar, ulangan dan lain-lainnya” katanya polos. “Kan ditawar-tawar biar lebih murah dong” pancing saya lagi untuk mendapatkan informasi lebih banyak. “Wah sudah Pak! Ada paket yang murahan, ya saya disuruh belajar dari kelas satu sampai kelas tiga. Waduh saya ga ada waktu Pak. Lagian kan saya perlu ijasah segera” katanya. O begitu rupanya. Wah ini oknum pengelola menggunakan “Jurus Kepepet” . ia dapat membaca situasi calon peserta didiknya. Semakin kepepet dan semakin butuh cepat untuk tamat dan mendapatkan ijasah semakin tinggi bayarannya, ck ck ck! Tentu saya yakin ada juga “paket-paket” yang lainnya lagi sesuai dengan kebutuhan peserta calon didiknya. Saya di UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar bukannya tidak pernah didatangi oleh calon peserta didik yang “mau enaknya sendiri” model beginian. Bahkan hampir tiap tahun ajaran baru selalu saja ada beberapa calon peserta didik yang ingin menggunakan jalan pintas seperti ini. Hanya saja karena kami adalah lembaga pemerintah yang wajib memeberikan contoh maka hal seperti itu kami tidak layani. “Pak! Saya tamatan SMP. Saya pengen cepat tamat SMA (Maksudnya Paket C), bisa ga disini?” tanyanya. Tentu saja saya jelaskan panjang lebar tentang proses KBM di UPT SKB Dinas Dikpora Kota ini panjang lebar disertai dengan memetik beberpa peraturan pemerintah. Ia Cuma melongo dan akhirnya permisi. “Maaf dik di tempat kami hal seperti itu tidak bisa dilakukan. Kalau adik tamat SMP ya disini adik mestinya belajar di Kelas X Paket C” kata saya menjelaskan. “Tapi teman saya baru beberapa bulan aja ikut Paket C sudah ikut ujian dan ga sampai setahun sudah tamat Paket C. Itu terjadinya tahun lalu” katanya ngotot. “O begitu? Saya kurang tahu dik, mungkin di tempat lain ada yang seperti itu. Tapi disini ga seperti itu” kata saya dan ia pun pergi. Setahun sebelumnya di tahun 2008, saya malah ketemu dengan mantan peserta didik saya yang mendrop-outkan diri pada kelas X Paket C semester kedua karena teriming-imingkan oleh suatu lembaga pendidikan kesetaraan. Menurut informasi yang ia dengar, katanya di PKBM........tidak usah belajar selama tiga tahun seperti yang diterapkan di UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar ini. Ia pun pindah ke PKBM yang disebutkan itu. Dan.... saya bertemu dengannya saat saya menjadi petugas dan pengawan UNPK Periode Pertama tahun 2008 itu. “Halo Pak Agung, saya bisa lho ikut ujian sekarang” katanya sambil melambaikan tangannya lalu masuk kelas untuk mengikuti UNPK. Nampaknya ia bangga sekali dengan”kesuksesannya” ikut UNPK cara cepat dan pintas ini. Saya pun melongo heran. Saya yakin tampang saya saat itu mirip kerbau dungu. Dalam hati saya berbisik, edan kok bisa ya? Itu mantan anak didik saya yang beberapa bulan yang lalu mundur dan minta pindah belajar dari SKB Kota Denpasar. Pernah juga beberapa tahun yang lalu sekitar 15 orang peserta didik saya di kelas X Paket C ingin “bedol desa” pindah rame-rame ke sebuah PKBM. Konon PKBM tersebut dapat menjanjikan sekelompok peserta didik bersangkutan untuk segera mengikuti UNPK tanpa harus mengikuti proses KBM yang lama dan bertahun-tahun. Sebagai Tenaga Pendidik yang bertanggung jawab saya berusaha memberikan wejangan, nasihat dan penjelasan panjang lebar. Dan entah mereka percaya dengan saya atau bagaimana tapi yang jelas mereka tidak lagi tergoda oleh iming-iming PKBM tersebut. Yang jelas mereka tidak jadi pindah dan tetap belajar hingga sampai tamat belajar dan sukses mengikuti UNPK dengan jalan yang wajar. Demikianlah sekelumit pengalaman saya dalam berkecimpung di Pendidikan Non Formal cq Pendidikan Kesetaraan. Itu adalah kondisi beberapa tahun yang silam. Namun saat ini jika masih ada oknum pengelola Pendidikan Kesetaraan yang masih “nakal” dan sangat longgar dalam melaksanakan manajemennya, sungguh sangat disayangkan. Ini berarti oknum bersangkutan tidak bisa bersyukur atas predikat yang disandang oleh jalur pendndikan Paket ini yakni predikat PENDIDIKAN KESETARAAN. Bahkan oknum yang bersangkutan boleh dibilang sebagai PENGHIANAT PENDIDIKAN KESETARAAN. Jika orang-orang seperti ini masih ada didalam ranah Pendidikan Kesetaraan ini, lambat laun akan menjadi duri dalam daging atau setitik noda yang meracuni susu sebelanga. Mereka ini yang akan merusak dan menterpurukkan Pendidikan Kesetaraan hingga jurang yang paling hina. Sehingga masyarakat dan dunia Pendidikan di Indonesia tidak percaya lagi dengan kualitas pendidikan kesetaraan ini. Kalau sudah demikian bukan hanya insan PNF yang dirugikan tapi juga masyarakat yang masih perlu layanan Pendidikan Non Formal ini. Selain itu hal ini termasuk tindakan dan proses pembodohan terhadap masyarakat dan pembohongan terhadap publik. Citra Pendidikan Kesetaraan ini kini sudah sangat baik, janganlah dirusak dengan cara-cara memakai jalan pintas dan pembodohan masyarakat sasaran didik dengan cara-cara yang seperti telah diuraikan diatas itu. Hanya demi keuntungan dan mengutamakan uang lantas mengorbankan citra pendidikan kesetaraan yang cukup lama membangun kepercayaan sehingga menjadi seperti sekarang ini. Semua orang memang perlu uang, namun kalau demi uang kemudian menghalalkan segala cara sungguh suatu tindakan yang tidak patut dan tercela. Semoga itu hanya sebagai sisi buruk masa laludari perjalanan serta proses pendididkan kesetaraan yang kita cintai ini. Dan pada masa kini sudah tidak ada lagi tindakan-tindakan seperti itu. Jika tidak, maka perlu kita koreksi lagi, apa pantas kita menyandang predikat terhormat ‘PENDIDIKAN KESETARAAN” ? Predikat ini adalah amanah dan berkah, untuk itu selayaknya kita jaga dengan baik bahkan wajib kita tingkatkan kualitasnya. Salah satu diantaranya adalah dengan semakin memperketat persyaratan dalam mengikuti UNPK.

MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) DARI DITBINSUSLAT DITJEN PAUDNI KEMDIKBUD

Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Diretorat Pembinaan Kursus dan Latihan (DITBINSUSLAT) Ditjen PAUDNI KEMDIKBUD Jakarta. Beliau datang ke UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar pada hari Selasa 9 Oktober 2012 sekitar jam 11.30 wita. Petugas yang datang bernama Endang Wahyuningsih. Beliau diantar oleh Komang Saptono dari UPTD BPKB Propinsi Bali. Tujuan monev ini adalah untuk melaksanakan pemetaan potensi SKB Kota Denpasar. Pada kesempatan ini Ibu endang Wahyuningsih melihat-lihat beberapa sarana penunjang kegiatan atau program Kursus dan Pelatihan UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar seperti Lab. Menjahit dan Membordir, Lab. Komputer, dan Lab. Bahasa Indonesia. Sementara itu Instrumen Pemetaan/Pengumpulan data Potensi Program Kursus dan Latihan pada SKB yang dikirim via Email segera minta diisi untuk dikirim kembali ke DITBINSUSLAT Ditjen PAUDNI KEMDIKBUD dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 6 Senayan Jakarta. Petugas meninggalkan UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar pada jam 12.30 wita setelah melakukan foto bersama dengan Kepala SKB beserta staf (smt).

SOSIALISASI PROGRAM LAYANAN KESEHATAN DARI RSU BHAKTI RAHAYU DI SKB KOTA DENPASAR

Hari ini Senin tanggal 8 Oktober 2012 petugas dari Rumah Sakit Umum Bhakti Rahayu Denpasar melaksanakan sosialisasi pelayanan kesehatan untuk Pegawai Negeri Sipil di UPT SKB Disdikpora Kota Denpasar. Petugas yang memberikan penjelasan berbagai seluk beluk pelayanan kesehatan yang diberikan di Rsu Bhakti Rahayu adalah Putu Ayu Suasti. Sosoialisasi dimulai jam 10.30 wita sampai dengan jam 11.30 wita diikuti oleh semua pegawai negeri sipil di UPT SKB Disdikpora Kota Denpasar. Rsu Bhakti Rahayau yang beralamat di Jalan Gatot Subroto II Nomor 11 Denpasar itu adalah rsu rujukan bagi PNS di Kota Denpasar. Setelah petugas memberikan penjelasan panjang lebar dipandu oleh Kepala UPT SKB Disdikpora Kota Denpasar Ni Made Sugiantini, S.Pd. M.Pd.H dilanjutkan dengan tanya jawab seputar beberapa hal yang belum dipahami menyangkut layanan kesehetan di Rsu Bhakti Rahayu ini. Beberapa pegawai perempuan malah mendaftarkan diri untuk mengikuti program Pap Smear. Bahkan dalam rangka Gebyar Kesehatan pada bulan September, Oktober dan November 2012 dilaksanakan Pap Smear Gratis di RSU bersangkutan(smt).

SKB KOTA DENPASAR MENYERTAI 3 WBNYA DALAM UNPK PERIODE II OKTOBER 2012

Mulai Hari Ini Senin Tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan Jumat 11 Oktober dilaksanakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Periode II secara serempak di Seluruh Indonesia. UPT SKB Disdikpora Kota Denpasar hanya menyertakan 3 orang peserta didik Paket C. Mereka adalah peserta didik yang tercecer dari periode I karena satu dan lain hal pada periode pertama tidak dapat mengikuti. Mereka antara lain : 1 I Putu Angga Yuliastawan dengan Nomor Ujian 01-004-001-6, 2 I Gede Yernia Prawita dengan Nomor Ujian 01-004-001-7, dan Ni Wayan Eka Parwati dengan Nomor Ujian 01-004-001-8,. UNPK dilaksanakan di SD No. 28 Jalan Kamboja Denpasar mulai jam 13.00-15.00 wita. Adapun jadwalnya adalah sebagai berikut : hari Senin 08-10-2012 Pkn, Bhs Indonesia, hari Selasa 09-10-2012 Sosiologi, geografi, hari Rabu 10-10-2012 Bhs inggris, ekonomi dan hari terakhir hari Kamis tanggal 11-10-2012 adalah Matematika (smt).

PEMBINAAN PENGELOLA DAN PENDIDIK PAUD

Rembug intern Pengelola dan Tenaga Pendidik PAUD “Harapan Bangsa” UPT SKB Disdikpora Kota Denpasar. Rembug dipimpin oleh pengelola PAUD “Harapan Bangsa” Dra. Sri Hartati Andriana. Acara dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012. Acara dimulai pada jam 10.30 wita sampai 11.00 wita. Selain itu juga ikut serta Kepala UPT SKB Disdikpora Kota Denpasar dan pokja PAUD. Rembug ini dilaksanakan berkenaan dan sebagai tindak lanjut dari pada hasil monev BPPAUDNI Regional V terhadap UPT SKB Disdikpora Kota Denpasar pada hari Selasa 2 Oktober 2012 yang lalu. Selain itu dalam pertemuan ini juga dibahas beberapa hal diantaranya tentang persiapan penerimaan uji coba Media Pembelajaran PAUD dari Pusat Pengembangan Media Surabaya Jawa Timur. Jika tiada aral melintang Pusat Pengembangan Media Surabaya akan datang ke SKB ini sesuai jadwalnya pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012. Juga pada kesempatan ini dibahas pembinaan proses belajar mengajar serta peningkatan tertib administrasi di PAUD “Harapan Bangsa” (smt).

SOSIALISASI DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 jam 10.30 wita, UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar Kedatangan tamu atau petugas dari Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan Jakarta. Beliau bernama Adi Sutrisno, M.Pd disertai oleh Bapak Djito, M.Pd dari UPTD BPKB Propinsi Bali. Tujuan kedatangannya ke SKB ini dalam rangka Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan. Petugas dari Penjaminan Mutu Pendidikan ini diterima oleh Kepala UPT SKB Disdikpora Kota Denpasar Ni Made Sugiantini, S.Pd. M.Pd.H didampingi oleh Koordinator Pamong Belajar I Nyoman Handika, S.Si. Sebelum datang ke SKB Kota Denpasar mereka sudah mengirimkan instrumen via email yang segera harus diisi. Instrumen ini menyangkut semua program kegiatan SKB Kota Denpasar (smt).

PEMAPARAN HASIL MONEV BPPAUDNI REGIONAL V TERHADAP EMPAT SKB DI PROPINSI BALI

Pemaparan hasil monev BPPAUDNI Regional V terhadap 4 SKB di Propinsi Bali dilaksanakan di UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012. Hadir dalam pemaparan ini adalah Ketua Team monev Bapak Haji Khairudin, SH beserta Ibu Erna Isis, para pelaksana tugas monev dari masing-masing SKB beserta para Kepala SKB yang dimonvp atau yang mewakilinya antara lain Kepala UPT SKB Disdikpora Kota Denpasar selaku tuan rumah, Kepala SKB Kabupaten Badung, Kepala SKB Kabupaten Tabanan dan Kepala SKB Klungkung. Acara sudah dimulai jam 08.00 wita diawali dengan presentasi tentang SIM PAUDNI kaitannya dengan pempublikasian UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar memanfaat media digital di dunia maya yang disampaikan oleh operator SIM SKB Disdikpora Kota Denpasar A. A. Ngurah Sumantri. Selanjutnya Bapak Haji Khairudin, SH selaku ketua team monev memberikan beberapa wejangan terkait dengan monev ini. Kesempatan pertama diberikan kepada Ibu Erna Isis untuk meyampaikan paparan hasil monevnya di UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar. Selanjutnya team monev yang bertugas di Kabupaten Badung dan terakhir dari Kabupaten Tabanan. Ketua team monev memberikan kesempatan terhadap para Kepala SKB yang hadir untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan monev ini. Kepala SKB Tabanan mengatakan bahwa hendaknya proposal yang telah diajukan ke BPPAUDNI reional V jangan diubah-ubah lagi. Menanggapi apa yang disampaikan pleh Kepala SKB Tabanan, kegtua team mejawab bahwa Proposal tidalk berubah tapi krn ada nya regulasi permen mendikbud no 27. Adanya interpensi regulasi di tengah jalan. Sedangkan Kepala SKB Badung mengatakan telah melaksanakan program sesuai dengan juklak dan juknis namun karena terkendala kondisi di Badung belum dapat dilaksanakan sesua juklak. Penyusunan program dar bppaudni dapat sejalan dan serasi sesuai dg harapan. Harapan monitoring dpt dilaksanakan dengan kontiniu. Mohon bppaudni monitoring lagi agar program-program percontohan ini dapat melaksanakan sesuai dengan juklak. Sementara itu Kota Denpasar. Program penyusunan proposal agar tidak mengulang-ulang. Kekurangan-kekuranganhasil evaluasi terhadap SKB Kota Denpasar akan dijadikan acuan.untuk berbenah sehingga sesuai dengan harapan. Matrikulasi selalu dilaksanakan ke UPT Disdikpora Kecamatan. Portofolio anak ada di PAUD. PAUD Harapan Bangsa UPT Disdikpora Kota Denpasar menerima magang setiap tahun dari IKIP PGRI dan berbagai lembaga pendidikan. Menanggapi semua apa yang disampaikan oleh para Kepala SKB tersebut ketua team monev BPPUDNI maengatakan bahwa nampaknya masalahnya sederhana tapi kalau tidak ditangani akan menjadi luar biasa. Acuan BPPAUDNI, acuan SKB untuk tahun-tahun yang akan datang. Beliau mengatakan terkait beberapa petugas monev yang belum hadir saat pemaparan ini, jika masa yang akan datang ada tim monitoring yang seperti ini agar para Kepala SKB jangan mau menandatangani SPPD mereka. “Sebaiknya SPPD mereka ini ditadatangani pada hari terakhir mereka melaksanakan tugasnya”, demikian saran beliau. Jikalau tidak hadir tidak perlu ditandatangani. Jangan hal-hal seperti ini sampai terulang pada moniv berikutnya. Monitoring tahap evaluasi pengendalian program. Lalu akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif selanjutnya akan dilaksanakan bimbingan teknis. Intrukmen yang baik adalah yang telah divalidasi. Dibuatkan responden sebelum melaksanakan kegiatan. Cukup dengan sampling saja. Tidak ada alasan instrukmen tidak sempurna. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Kepala SKB kota Denpasar beliau mengatakan bahwa mengirim laporan ke UPT Disdikpora Kecamatan hendaknya secara secara struktural.sedangkan secara fungsional beliau mengharapkan dilaporkan ke BPPAUDNI Regional V Mataram-Lombok. Sementara itu menyangkutpParenting PAUD diskb Kota Denpasar sudah bagus namun perlu dioptimalkan lagi. Dari sisi ruangan yang ada di SKB ini pemanfaatnya sudah padat dan bahkan multi fungsi. Sedangkan menyinggung masalah SIM, hendaknya dilakukan penguatanSIM. Menyinggung masalah Pamong Belajar, beliau mengatakan masih banyak pamong belajar SKB yang gaptek. Sudah saatnya para pamong belajar menggunakan media digital facebook, yuotube dsbnya supaya dipakai sebagai media pembelajaran (E- Learning). Pengembangan SIM tidak hanya via IT saja, misalnya membuatdan memasang baliho di depan kantor SKB. Substansinya bisa dikembangkan lagi. Demikian juga pemanfaat IT sebagai media publikasi SKB agar webnya tidak terpisah-pisahakan tetapi menggunai satu homepage menyatu dengan memakai tab dan link. Sebaiknya mengginakan domain. SIM diarahkan pada pemetaan dengan penjaminan mutu. Sebagai motivasi kerja dan meningkatkan kualitas, pada masa yang akan datang SKB yeng berprestasi layak diberikan semacam award. Ketua team pada akhirnya menyimpulkan bahwa secara umum hasil monev ini menunjukkan kinerja beberapa SKB di Bali ini sudah baik, hanya saja beberapa hal perlu dibenahi dan ditingkatkan semerti apa yang sudah dipaparkan oleh petugas monev dari masing-masing SKB ini. Selanjutnya ketua team menyampaikan rekomendasi kegiatan monitoring dan evaluasi dari masing-masing SKB yang dimonitoring dan di evaluasi : LAPORAN HASIL MONITORING PROGRAM PERCONTOHAN PADA SKB KOTA DENPASAR TAHUN 2012 NO PROGRAM PELAKSANAANYA REKOM ENDASI 1 PAUD Terpadu Berbasis Budaya - Menerapkan model yang dikembangkan oleh SKB Denpasar (Naskah) - Perangkat pembelajaran tersedia - Tertib admnistrasi - Menyelenggarakan program parenting untuk orangtua murid terjadwal dan berkelanjutan - APE indoor & outdoor lebih dikembangkan (pemanfaatan APE berbasis alam) - Peningkatan kompetensi dan kapasitas pendidik ditingkatkan - Senantiasa melakukan inovasi program untuk mewujudkan program percontohan - Progress report bulanan perkembangan PAUD dibiasakan - Parenting terintegrasi PKH ditingkatkan 2 KUM Sesuai Model Dikmas Balai (vokasional sesuai potensi lokal) Diperlukan inovasi yang lebih; untuk meningkatkan motivasi WB dalam melestarikan keberaksaraan mereka 3 P2TK Sesuai Model P2TK Balai : Pemberdayaan Tutor Inti Diperlukan koordinasi dan komunikasi yang intens antara penyelenggara program dengan tim pengembang khususnya 4 Kursus dan Pelatihan Tata Kecantikan Kulit Tingkat Dasar Sesuai Model KP Balai; Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup Berorientasi Kerja Berbasis Kemitraan - Perlu dipikirkan tindak lanjut dari program - Perlu sosialisasi dan publikasi lebih terbuka - Jalinan kemitraan di tingkatkan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca kursus dan pelatihan yang dilaksanakan (MOU) 5 Kursus dan Pelatihan Bordir Dan inilah rekomendasi kegiatan monitoring beberapa SKB tersebut : REKOMENDASI KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI KABUPATEN BADUNG, KABUPATEN TABANAN, KABUPATEN KLUNGKUNG dan KOTA DENPASAR 01-203 Oktober 2012 1. Keseluruhan program sudah dapat dikatakan baik dan berjalan sesuai dengan rencana atau desain program keterlaksanaan yang dibuat 2. Diperlukan inovasi yang lebih dalam rangka pembentukan program percontohan, dengan urutan antara lain dengan mencapai standar, kemudian unggul dan akhirnya dapat disebut program percontohan. 3. Terjadi replikasi dan kerjasama antara UPTD SKB dengan BPPAUDNI REGIONAL V MATARAM yang berdampak terhadap terjadinya capacity building 4. Sehingga apapun yang terjadi agar dapat ditindaklanjuti oleh BPPAUDNI REGIONAL V MATARAM, hasil dari monitoring yang telah dilakukan oleh tim dalam merumuskan perencanaan program tahun 2013 5. Standar pembiayaan dan program perlu dipertimbangkan kedepan agar setiap percontohan program dapat dilakukan secara linier terhadap kebutuhan yang ada dimasyarakat 6. Dari hasil pengamatan dan observasi perlu pihak BPPAUDNI REGIONAL V MATARAM mampu memetakan kebutuhan program percontohan di UPTD SKB yang dapat meningkatkan eksistensi UPTD SKB 7. Optimalisasi tim penjablok, fasilitasi dan orientasi serta pembinaan secara efektif 8. Dalam perencanaan program tahun 2013 agar lebih berpihak ke UPTD SKB 9. Koordinasi dengan pihak dinas sudah dilakukan dengan baik hanya saja perlu didukung dengan kebijakan Ditjen serta BPPAUDNI REGIONAL V MATARAM dalam hal penganggaran tahun 2013 10. Permasalahan yang terjadi dilapangan relatif tidak ada dan menonjol semua perlu diperkuat dengan fasilitasi oleh BPPAUDNI REGIONAL V MATARAM 11. Penjaringan tutor inti yang seyogyanya dapat lebih bersifat objektif. 12. Pemberdayaan pamong belajar dalam rekonstruksi program dan penyelenggaraan program perlu ditingkatkan. 13. Potensi pada program PKH agar disinergikan dengan peluang kewirausahaan dalam mendukung animo pariwisata. 14. Pengembangan SIM dalam mewujudkan pencitraan dimaksimalkan. 15. Pendampingan dari BPPAUDNI REGIONAL V MATARAM Regional agar terencana, terprogram, sistematis dan sistemik. Demikian rekomendasi ini disimpulkan dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang diselenggarakan di Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung dan Kota Denpasar selama rentang waktu kegiatan dari tanggal 01-03 Oktober 2012. Denpasar, Rabu, 03 Oktober 2012 Kepala SKB Kabupeten Badung, (I Wayan Duita, SH) Kepala SKB Kota Denpasar, (Ni Made Sugiantini, S.Pd, M.Pd) Kepala SKB Klungkung, (I Wayan Sudiadnyana, S.Pd) Kepala SKB Tabanan, (I Wayan Wastika, S.Sos, M.Pd ) Mengetahui, Ketua Penjablok, (H.Khairudin, SH) Acara pemaparan hasil monev ini berakhir pada jam 11.00 wita (smt).