Oleh : A. A. Ngurah Sumantri.
Keberadaan UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar ini diawali oleh suatu lembaga yang bernama PLPM. PLPM singkatan dari Pusat Latihan dan Pendidikan Masyarakat. PLPM sudah berkiprah di masyarakat Kota Denpasar dan Kabupaten Badung pada tahun 1969. Lembaga ini berlokasi di Kelurahan Kesiman. Gedung PLPM saat ini adalah Kantor Kelurahan Kesiman yang beralamat di Jalan Supratman nomor 166 (tepat di depan/diseberang jalan berhadapan dengan Kantor Kecamatan Denpasar Timur dan bertetangga dengan Puri Agung Kesiman). Karena lokasinya di Kelurahan Kesiman maka dinamai PLPM Kesiman. PLPM Kesiman pada masa itu adalah lembaga pendidikan yang program-programnya menyangkut Pendidikan Luar Sekolah terutama Pendiikan Masyarakat (DIKMAS). Berkiprah pada akhir zaman orla dan masa transisi ke orba. Program utamanya mengentaskan Buta Huruf yang masih sangat banyak di masyarakat. PLPM Kesiman dipimpin oleh Drs. I Gusti Ngurah Widura (almarhum). Tahun 1982, PLPM Kesiman menjadi SKB Kesiman. SKB Kesiman dipimpin oleh I Gusti Ngurah Oka. SKB Kesiman adalah Unit Pelayan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga (PLSPO) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Belum setahun dipimpin oleh I Gst. Ngurah Oka, SKB Kesiman dipecah menjadi dua. Waktu itu SKB Kesiman memiliki karyawan sebanyak 30 orang. Setengah dari karyawan tersebut dipimpin oleh I Gusti Ngurah Oka menempati sebuah gedung baru yang dibuat oleh Ditjen PLSPO berlokasi di Jalan Gurita Raya Pegok Denpasar Selatan. Lembaga inilah SKB Denpasar Selatan dengan setengah dari jumpah karyawan SKB Kesiman yang dibawa oleh I Gusti Ngurah Oka. Adapun wilayah kerjanya adalah: Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar Barat dan Mengwi (kini salah satu Kecamatan di Kabupaten Badung). Beberapa tahun kemudian, SKB Denpasar Selatan menjadi SKB Pembina di Provinsi Bali. SKB Denpasar Selatan inilah yang kemudian menjelma menjadi UPTD BPKB Provinsi Bali hingga sekarang. Sementara itu SKB Kesiman dibawah kepemimpinan I Wayan Tingkes. Wilayah kerja SKB Kesiman meliputi Kecamatan Denpasar Timur, Abiansemal dan Petang (Pada saat itu yaitu sebelum tahun 1998, secara administrasi dan teknis kami masih berada dibawah Pemerintahan Kabupaten Badung dengan Ibu Kotanya Denpasar. Sedangkan Pemerintahan Denpasar terbentuk tahun 1992. Kendati demikian, dalam kenyatannya secara administrasi-birokrasi dan urusan teknis SKB Denpasar Kota masih ditangani Pemkab Badung Barulah pada tahun 2001 kami mulai secara administrasi, birikrasi dan teknis ditangani oleh Pemkot Denpasar). Selain ketiga wilayah kerja tersebut, SKB Kesiman juga memiliki wilayah binaan di kabupaten Klungkung termasuk pernah melaksanakan program ke Pulau Nusa Penida dan Kabupaten Bangli. Hal ini terjadi karena di kedua Kabupaten tersebut belum ada SKBnya. Pada saat itu di Bali hanya ada enam SKB antara lain: SKB Kesiman di Denpasar yang notabene Ibu Kota Kabupaten Badung, SKB Denpasar Selatan, SKB Badung, SKB Tabanan, SKB Sukawati-Gianyar dan SKB Buleleng. Karena itulah, beberapa Kabupaten yang belum memiliki SKB kemudian dibina dan program-program di wilayah tersebut diisi oleh SKB terdekat yang ada. Pada akhir 1984 sekitar bulan Oktober, SKB Kesiman pindah ke Dusun Tembau Kelurahan Penatih Kecamatan Denpasar Timur. Dari lokasi lama berjarak kurang lebih 3 km. Kepindahan ini karena gedung SKB Kesiman itu milik masyarakat Kesiman. Awalnya SKB Kesiman ini direncanakan pindah ke Pegok Denpasar Selatan. Di sana sudah disiapkan lahan yang cukup luas dan dibangun gedung yang sangat megah (untuk ukuran pada tahun 80 an). Namun entah pertimbangan apa, SKB Kesiman tidak jadi pindah ke Pegok, melainkan lembaga ini dipecah menjadi dua. Sebagian karyawanannya ke Pegok dipimpin oleh I Gusti ngurah Oka seperti sudah diungkapkan diatas. Sedangkan setengahnya lagi masih menetap di SKB Kesiman. Hal ini karena permintaan dan keputusan Ditjen PLSPO waktu itu. Tuntutan masyarakat Kesiman terhadap gedung yang akan digunakan sebagai kantor Kelurahan akhirnya membuat Kepala SKB Kesiman waktu itu I Wayan Tingkes menghadap ke Kantor Wilayah P dan K Provinsi Bali. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1984. Oleh I Gst Agug Gde Oka Kakanwil P dan K waktu itu, SKB Kesiman diperkenankan menggunakan sebuah Gedung yang dibangun oleh Bidang Generasi Muda (PGM) Kanwil P dan K Provinsi Bali. Gedung ini oleh Bidang Binmud atau PGM sedianya diperuntukan untuk membina para pemuda dibidang berbagai keterampilan. Namun karena gedung tersebut belum juga dimanfaatkan untuk program-program dimaksud, akhirnya SKB Kesiman yang sangat mendesak memerlukan gedung memanfaat gedung tersebut hingga sampai saat ini. Pada tahun 80 an tersebut, daerah Tembau ini masih cukup terasing karena satu-satunya akses jalan menuju tempat ini hanya melewati jalan Sulatri di samping Pura Pengerebongan. Sebuah jalan yang sangat sempit dengan geografis yang berbukit dan berlembah-jurang, berkelok, menurun dan menanjak. Kondisi medan yang cukup berat dan Desa yang terasing melewati jembatan yang dibuat hasil karya AMD (Abri Masuk Desa). Jalan Bypass Gatot Subroto baru dibuat dan diresmikan pada tahun 1992. Satu-satunya alat transportasi yang efektif hanyalah pakai sepeda motor. Sepeda motor pun pada masa itu masih sangat sedikit termasuk sebagian besar karyawan SKB Kesiman tidak memiliki sepeda motor. Masyarakat sekitarnya belum mengenal budaya bisnis jasa antar jemput yang bernama ojek. Maka tidak jarang mereka menuju ke gedung ini dengan berjalan kaki sepanjang 3 km. Dan saya yang menulis catatan ini (kalau boleh dibilang demikian) ikut mengalami suka dukanya bergedung di daerah terpencil dan sangat sepi (saluran dan jaringan Telepon pun belum masuk saat itu).
Tahun demi tahun dilalui oleh lembaga PLS yang bernama SKB Kesiman ini. Berbagai suka-duka, timbul tenggelam penuh romantika dialami bersama para karyawannya yang masih senior hingga kini. Meski kondisi alam dan lingkungan yang cukup berat pada masa itu, namun semangat kerja dan jiwa pendidik ke PLS an kami tetap bersemangat. Bahkan kondisi seperti ini justru menjadikan suatu tantangan yang menantang. Kepemimpinan silih berganti. Pada tahun 1990 Kasubsi Pelpro kami mutasi ke kabupaten Bangli. Beliau adalah I Nyoman Pastika, SmHk. Beliau dipromosikan menjadi Kepala SKB Kabupaten Bangli yang baru terbentuk. Hal ini perlu kami tulis disini sebagai suatu bagian dari perjalanan sejarah SKB ini kaitannya dengan SKB-SKB yang ada di Bali bahwa ternyata SKB Kesiman sebagai salah satu SKB tertua memiliki kontribusi yang tidak kecil dalam kesejarahan SKB-SKB yang ada di Bali. Setelah menjadi Kepala SKB Kabupaten Bangli, I Nyoman Pastika, SmHk pulang kampung dan sempat menjadi Kepala SKB Buleleng. Bahkan sebelum pensiun, beliau juga sempat menjadi Pamong Belajar di SKB tersebut. Tahun 1992, I Wayan Tingkes pensiun dan digantikan oleh I Made Yuda sebagai Pelaksana harian Kepala SKB. I Made Yuda adalah kasi Dikmas pada Dinas Dikbud Kabupaten Badung. Hanya beberapa bulan karena pada tahun yang sama Kepala Urusan Tata Usaha Drs. I Gusti Ngurah Wirawan diangkat menjadi Kepala SKB Kesiman. Drs. I Gusti Ngurah Wirawan pensiun pada tahun 1996, beliau digantikan oleh Drs. I Wayan Arka salah seorang Pamong Belajar SKB Kesiman. Namun sebelum I Wayan Arka ditunjuk resmi menjadi Kepala Kesiman, lembaga ini sempat menunjuk kembali I Made Yuda Kasi Dikmas Dinas Depdikbud Kabupaten Badung menjadi PLH. Tahun 1996 SKB Kesiman berubah nama menjadi UPTD SKB Denpasar Kota. Dokumen berupa SK Dirjen dsbnya yang bernilai sejarah tentang penggantian nama ini sampai saat ini kami tidak temui dan ketahui. Hal ini karena terjadinya beberapa kali perombakan gedung sehingga banyak dokumen tertulis maupun dalam bentuk foto-foto lenyap tak terurus. Namun demikian para karyawan senior tentu masih ingat berbagai peristiwa bersejarah yeng menyertainya dalam berbagai perubahan yang menyertainya. UPTD SKB Denpasar Kota dibawah pimpian Drs. I Wayan Arka berkiprah sampai tahun 2001. Pada masa inilah terjadi guncangan yang sangat keras terhadap kelembagaan PLS tertua di Bali ini. Tahun 2003 pada masa otonomi daerah nama UPT SKB Denpasar Kota tidak temasuk dalam salah satu lembaga dan organisasi pemerintahan yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Denpasar. Pada saat bersamaan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Denpasar yang baru terbentuk mengambil alih gedung UPTD SKB Denpasar Kota ini. Saati itu lembaga ini sangat memprihatinkan karena I Wayan Arka memindahkan dirinya dengan melakukan lobi-lobi ke Pemkot Denpasar dan berhasil menjadi Kabid PLSPO pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar. Demikian pula Kepala Urusan Adinistrasinya I Ketut Suryadi, SH segera meninggalkan SKB ini begitu mereka mengetahui keberadaan SKB ini tidak jelas. Dari 30 orang staf SKB, separuhnya adalah tenaga administrasi. Oleh Kadis Dinas Pendidikan Kebudayaan waktu itu, I Gst. Ngurah Yadnya, mereka ditarik menjadi staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Denpasar. tinggalah sisanya para Pamong Belajar. para pejabat terkait tidak berani mengambil keputusan memindahkan para Pamong Belajar ini ke suatu instansi. Tinggalah para Pamong Belajar ini dengan nasibnya tidak menentu dan terombang-ambing dalam ketidakpastian. Sementara itu BKD sudah memakai gedung SKB ini. Semakin bngunglah para Pamong Belajar karena bukan hanya masalah nasibnya sendiri melainkan pada saat itu masih berjalan program berkelanjutan yaitu program PIADU (Pendidikan Ibu dan Anak Dini Usia), Paket B dan Paket C, peralatan sarana seperti dipan dengan kasurnya di dalam asrama, bangku, meja, kursi dsbnya. Mau dibawa kemana peralatan ini? Kabid PLSPO Dinas Dikpora Kota Denpasar Drs. I Wayan Arka dengan meyakinkan mengabarkan kepada kami bahwa SKB ini dipindahkan ke Gedung Pengawas Kota Denpasar yang berada disamping Kantor Dinas Dikpora Kota Denpasar jalan Mawar. Namun ternyata beliau belum menlakukan koordinasi dengan para Pengawas yang menempati Gedung itu. Gedung itu jauh dari layak karena gedungnya kecil serta ruangannya sangat sempit seperti RSS (Rumah Sangat Sederhana). Bahkan para Pengawas tersebut marah-marah karena tanpa izin Pamong Belajar melakukan bersih-bersih dan untuk ikut berkantor disana. Semakin galaulah perasaan kami. Kegalauan ini semakin bertambah ketika Kabid PLSO yang mantan Kepala SKB Denpasar Kota ini datang ke SKB dan memberitahukan bahwa SKB Denpasar sudah dibubarkan dan Jabatan Pamong Belajar dihapus. Namun ketika diajak berdialog mengenai pembubaran SKB dan Penghapusan Jabatan Pamong Belajar, beliau tidak dapat menunjukkan dokumentasi/surat-surat, SK, Perda, Peraturan walikota atau apa pun bentuknya. Siapa pejabat yang membuat dan mendatangani hitam diatas putih tentang pembubaran SKB dan penghapusan jabatan Pamong Belajar tersebut? Beliau berjanji akan menunjukkan bukti hitam diatas putih tersebut. Tapi akhirnya beliau tidak pernah lagi datang ke SKB yang pernah beliau pimpin ini.Berbagai jalan dilakukan oleh para Pamong Belajar seperti minta petunjuk ke Kadis Dikbud Kota Denpasar, DPRD Kota Denpasar, Ke Walikota Denpasar, namun belum mendapatkan solusi. Dalam kondisi seperti itu, mantan Kepala SKB Buleleng I Dewa Gede Beratanida yang pada tahun 2003 itu menjadi anggota Komisi E DPRD Provinsi Bali menyarankan agar menghadap dan berbicara di depan Komisi E DPRD Provinsi Bali. Tanggal 11 Maret 2003 kami pun menghadap. Istilah yang kami pakai cukup manis yaitu “curhat” dan mohon petunjuk untuk mendapatkan solusi. Kami diterima olleh Ketua DPRD Bali IGN Surya, Ketua Komisi E IB. Komang Banjar dan Sekretaris Komisi E Dewa Nyoman Berata Nida. Pertemuan kami dengan DPRD Provinsi Bali itu kemudian terpublikasikan di beberapa koran lokal keesokan harinya 12 Maret sampai 13 Maret 2003. Apalagi berita-berita itu diberi judul yang "seram-seram" seperti "Walikota Digugat Eks SKB" dsbnya. Apalagi pada saat itu suasana politik di Kota Denpasar lagi sensitif dimana Walikota inkamben A. A. Puspayoga akan mencalonkan diri untuk kedua kalinya menjadi Walikota Denpasar. Tentu berita kami menghadap ke DPRD Provinsi Bali ini juga termasuk “mengganggu” pencitraan beliau. Tiga hari kemudian pada tanggal 13 Maret 2003, kami pun dipanggil Walikota untuk menghadap. Kami diterima oleh Sekretaris Daerah waktu itu I Made Westra, SH. Kami ditanyai dengan baik dan ramah tentang pertemuan dengan DPRD Provinsi Bali tersebut. Setelah kami menjelaskan dengan runtut dari awal sampai puncaknya kami bertemu dengan Komisi E yang salah satunya membidangi Pendidikan itu, beliau memaklumi perbuatan kami. Apalagi penyampaian kami ini disertai beberapa dokumen yang menguatkan usaha kami dalam mencari solusi. Penjelasan-penjelasan kami yang sangat argumentatif dan logis tersebut akhirnya menimbulkan simpati dan kami pun akhirnya mendapatkan solusi yaitu, sebagian gedung SKB ini bisa tetap kami tempati berbagi tempat dengan BKD Kota Denpasar. Meski bagian yang kami tempati jauh dari representatif untuk disebut layak, namun ketimbang tidak sama sekali mendapatkan tempat, patut disyukuri. Kamipun bertekad bersama para Pamong Belajar, meski SKB Denpasar Kota tanpa seorang Kepala difinitif masih dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kinerja nyata kami di masyarakat pada akhirnya membuahkan hasil. Setelah sejak 2001 tanpa memiliki Kepala, pada tahun 2006 terbitlah Perda nomor 6 tahun 2006 tertanggal 13 januari 2006 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kota Denpasar. SKB Denpasar Kota adalah UPTD nya Dinas Dikbud Kota Denpasar. namanya menjadi UPTD SKB Kota Denpasar. menyusul dilantiknya Kepala UPT SKB Kota Denpasar pada bulam April 2006 I Made Raka, SE.,M.Si.,Ak. Sebelumnya beliau adalah Pelaksana Harian Kabid PLSPO Dinas Dikbud Kota Denpasar.
Pada tahun 2008 tepatnya 30 Desember 2008, terbit Peraturan Walikota Denpasar nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Kota Denpasar dimana UPTD SKB Kota Denpasar menjadi UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar. UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar adalah Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Dikpora Kota Denpasar. Disusul kemudian pelantikan Drs. I Made Suena, M.Pd pada tanggal 13 Maret 2009 sebagai Kepala UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar menggantikan I Made Raka yang dimutasi ke Rumah Sakit Daerah Kota Denpasar Wangaya. Bersamaan dengan I Made Suena, diangkat pula Ni Made Susilawati sebagai Kasubag Tata Usaha. Sejak tahun 2002 jabatan yang pada masa itu bernama Kepala Urusan Tata Usana lowong dan hanya diisi oleh 2 orang staf yang kemudian 1 orang meninggal pada pada tahun 2004 sehingga tinggal 1 orang saja hingga tahun 2013 ini. Tahun 2011 kembali terjadi mutasi dilingkungan pejabat struktural Pemkot Denpasar. I Mde Suena dimutasi dan diangkat sebagai Kepala UPT Rumah Pintar yang baru terbentuk Tahun 2011. Sebagai penggantinya diangkat mantan Kasi Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Denpasar I Made Subawa, SH sebagai Kepala UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar pada tanggal 4 Pebruari 2011. Pada masa kepemimpinan I Made Subawa inilah terjadi sejarah penting. Sebagian gedung yang sejak Maret tahun 2003 telah dipakai oleh BKD Kota Denpasar, pada 1 Juni 2011 ditinggalkan karena BKD sudah mendapatkan gedung di kawasan Lumintang Denpasar Utara. Sebagian Gedung yang sempat lowong sampai bulan Juli 2013 ini hampir diisi oleh suatu lembaga lain. Berkat loyi calon Kepala SKB Awal tahun 2011 Ni Made Sugiantini, S.Pd. M.Pd.H ini cepat meloyi ke Pemkot Denpasar. Sehingga lembaga tersebut tidak jadi menggunakan gedung ini. Sejak 5 Agustus 2011, UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar menggunakan Gedung ini sepenuhnya. Pemkot Denpasar kembali melakukan mutasi dilingkungan jabatan struktural. I Made Subawa dimutasi ke Dinas Dikpora Kota Denpasar sebagai Kasi TGT. Sedangkan Ni Made Sugiantini, S.Pd.,M.Pd.H salah seorang Pamong Belajar UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar diangkat menjadi Kepala dan dilantik pada tanggal 30 Januari 2012. Demikian secara singkat dapat saya buat tulisan ini. Semoga ada manfaatnya terutama bagi teman-teman maupun mereka yang berkepentingan berkaitan dengan lembaga ini.
Presiden Republik Indonesia pertama yang juga Proklamator kita mengatakan JASMERAH! Atau, Jangan Sekali-kali melupakan sejarah. Segala sesuatu di dunia ini pasti ada sejarahnya. Karena sejarah adalah proses atau perjalanan hidup sesuatu. Bukan saja mahluk hidup tetapi termasuk benda mati. Selama didalam ada proses dan perjalanan sejak awal lakhirnya atau terbentuknya hingga pada masa kini yang masih dalam perjalanan proses ini menuju ke masa yang akan datang hinga mencapai titik pemberhentian, Itupun akan masih menjadi bagian sejarah objek bersangkutan, juga termasuk rentetan perjalanan sejarah. Sebagai salah seorang yang sudah 30 tahun ikut serta dalam proses perjalanan lembaga ini, dengan ikut merasakan suka-duka, manis-pahit, naik-turun dan berbagai romantika proses perjalanan lembaga UPT SKB Dinas Dikpora Kota Denpasar yang cukup panjang ini, dengan melupakan segala kekurangan dan kebodohan, saya ingin menyumbangkan sesuatu buah pikiran berupa catatan pribadi dari lembaga ini dari sudut pandang saya. Ini adalah sebagai salah satu bentuk kontribusi saya terhadap lembaga yang sudah menyertai separuh lebih perjalanan hidup saya ini. Tentu dengan besar hati dan hati terbuka saya siap menerima masukan dan saran demi kesempurnaan tulisan ini untuk lembaga yang kita sama-sama cintai ini. Terutama sekali kepada rekan-rekan kami yang lebih senior yang diantaranya saat ini sudah pensiun dan sepuh dan beberapa diantaranya masih aktif mengabdi pada Negara, Nusa Bangsa dan Masyarakat, serta rekan-rekan kami di lembaga ini. Mohon maaf untuk kelancangan saya ini. Namun akan menjadi suatu ganjalan dan kegelisahan hati bila pemikiran ini tidak disalurkan dalam tulisan ini. Selain itu, salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki oleh seorang Pamong Belajar diantarnya adalah keterampilan menulis. Menulis tentang apa saja, dan yang paling ideal tentunya masalah ke PLS/PNF an. Para pejabat PNFI bahkan mendorong kami selaku Pamong Belajar untuk berani menulis. “Kalau tidak dicoba, maka saudara-saudara tidak akan pernah bisa menulis”, demikian kata mereka. Termotivasi oleh dorongan-dorongan itulah, bila ada kesempatan luang maka sekali lagi dengan melupakan kebodohan, kecetekan wawasan, maka saya berusaha selalu menuangkan pikiran-pikiran saya dalam sebuah tulisan. Demikian semoga dimaklumi dan sekali lagi saya selalu terbuka menerima masukan berupa saran-saran bahkan kritik yang bersifat membangun.
